POLRI TAMBAH TAHUN TAMBAH JELEK KINERJANYA

Ronny Husono Lie MENGATAKAN DI FACEBOOK WARTAWAN BILD SURABAYA MEMINTA KEPADA KAPOLRI,KAPOLDA JATIM & KAPOLWILTABES POLDA JATIM UNTUK MEMBERANTAS MAKELAR KASUS DAN OKNUM POLRI YANG TERLIBAT. PADA DIRGAHAYU POLRI 64 TAHUN. POLRI TAMBAH TAHUN KINERJANYA BURUK & BISA DI TAKLUK OLEH MAFIA HUKUM,MAFIA NARKOBA,MAFIA TANAH,MAKELAR KASUS,BOS JUDI DAN BOS TRAFEKING. TERBUKTI KASUS PAK MUL DI POLRES GERSIK

KAPOLRI,KAPOLDA JATIM,KAPOLWIL TABES SURABAYA TIDAK TEGAS 3 “AKIBAT KECELAKAAN TANGGUNG JAWAB APARAT DAN DINAS JUGA PEMILIK DAN PELAKU (DRIVER)”

BILD Surabaya – Pada Hari Kamis, 8 July 2010 Pukul 5 WIB Wartawan BILD Surabaya Mendapatkan email dari wartawan Reportase Sdr Prayit

Menanggapi statemen Kasat Lantas Polda Jawa Timur terhadap pemberian penghargaan bagi yang berhasl menekan / mengurangi angka kecelakaan di wilayah masing-masing, sesuai dengan seruannya waktu itu dan berharap kepada dinas terkait dapat ikut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang memiliki angka kecelakaan.

Hal ini lebih cenderung di tekankan pada Dinas Perhubungan, Bina Marga (PU).

Abdul Manap, Kepala Uji Kir Margo Mulyo di kantornya mengatakan, terjadinya kecelakaan tidaklah dapat dengan serta merta menjadi tanggung jawab Perhubungan saja, PU (Bina Marga) saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama termasuk POLRI.

Tempat Uji KIR merupakan tempat dimana para pemilik kendaraan berat untuk melakukan uji KIR dengan melalui pengontrolan pada ketajaman rem, lampu sen (reteng) dan lampu jalan, sporing dan beban kendaraan semua dilakukan secara benar berdasarkan alat uji yang ada.

Sedangkan untuk melihat laik jalan atau tidaknya mobil tersebut juga harus melakukan pengontrolan di Samsat dan tak kalah pentingnya muatan yang melebihi juga dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Hal itu tentu jembatan timbanglah yang lebih tau . H. Manab juga menyampaikan selain dari hal tersebut yang harus diperhatikan pemicu terjadinya kecelakaan harus ditinjau pula bagaimana kondisi jalan yang dilalui, bergelombangkah atau terdapat banyak lubang-lubang, karena jika dalam kenyataan seperti itu maka kecelakaanpun bisa terjadi. Selain dari itu faktor driver juga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, hal tersebut dapat dilihat banyaknya para driver baik mobil biasa atau angkutan sedang maupun berat hingga pengendara sepeda motor yang dengan sengaja sembrono (ceroboh) tanpa mau melihat rambu dalam intinya ugal-ugalan. Selain itu kondisi Ban yang sudah tak laik pakai, namun masih dipakai juga dapat memicu kecelakaan. Jika mau memperhatikan hal-hal tersebut maka setiap terjadi kecelakaan dalam melakukan oleh TKP tentu tidak akan terjadi ketimpangan dalam menguak perkara kecelakaan dan tidak menempatkan tanggung jawab pada dinas tertentu.

H. Manab berharap dalam menyikapi terjadinya kecelakaan tidak menjadi beban perdinas akan tetapi kebersamaan atau perimbangan dari dinas-dinas yang memiliki keterkaitan dengan kecelakaan. Katanya menangkap ungkapan Ka. Uji KIR Margo Mulyo, Wartawan REPORTASE menyimpulkan, jembatan timbang harus jadi penanggung jawab karena menerima suap dan meloloskan kendaraan dengan muatan yang melebihi tonase, PU Bina Marga dengan jalan yang lubang dan bergelombang perhubungan yang kurang peduli pada jalan atau tikungan yang harusnya terang akan tetapi gelap juga dengan rambu-rambunya. Pemilik kendaraan (perusahaan) yang telah dengan sengaja memuat dengan tonase yang melebihi batas serta POLRI yang masih terjadi dengan mudahnya meluluskan pemohon karena adanya tip saat gagal uji tes teori dan praktek. Tidak terlepas pula akan seenaknya/mudahnya pengaturan dari oknum menerima tip dari pengurus langsung atau dari makelar. Selain itu juga terjadi pada Samsat yang dengan berbagai cara agar dapat memudahkan untuk pengurusan baik perpanjangan, mutasi dan STNK baru. (Bersambung/Ronny & Prayit)

PELAYANAN PT PELNI TIDAK PROFESIONAL

BILD Surabaya – Pada Hari Selasa 6 Juli 2010 Pukul 8 WIB Berdasarkan informasi dari salah satu penumpang kapal laut PT. Pelni warga wanuwari yang selalu menggunakan kapal Pelni menuju ke beberapa daerah tujuan merasa tidak nyaman dan kecewa.

Hal ini dikarenakan saat di dalam kapal yang seharusnya digunakan sebagai tempat duduk penumpang lebih besar dialihkan sebagai tempat barang, sehingga situasi nampak kotor (kumuh). Adapun kapal-kapal yang melakukan itu diantaranya Kapal Rinjani, Kapal Dopon Solo, Kapal Kerinci, Kapal Siguntang.

Sikap yang tidak profesional itu namanya ada permainan antara pihak kapal dengan PT. Pelni.

Wartawan Bild menanggapi pelayanan yang diberikan Kepala Penumpang dianggap tidak layak dan menguntungkan diri sendiri.

Yang lebih disayangkan PT Pelni tidak pernah/tidak pro aktif dalam pengontrolan dan terkesan melindungi. (Bersambung/Ronny)

POLDA JATIM MELAKUKAN PEMBENAAN KINERJA DAN MERUBAH KULTUR & TUJUH POLWIL DI JATIM RESMI DILIKUIDASI

BILD Surabaya-Pada hari Kamis 1 Juli 2010 Polda Jatim memperingati Hari Jadi POLRI HUT BHAYANGKARI KE 64.

Hut Bhayangkara ke 64/Tahun 2010 banyak perubahan di jajaran POLDA JATIM yaitu sebanyak Tujuh Polwil di Jatim dan tiga Polres di Surabaya resmi dilikuidasi/mulai hari ini Polwiltabes surabaya menjadi Polrestabes Surabaya Ini menjadi bagian salah satu restrukturisasi yang dilakukan secara nasional oleh jajaran Kepolisian Republik Indonesia.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Drs, Pratiknyo, SH saat ditemui usai upacara Hut Bhayangkara ke 64 di lapangan Mapolda Jatim & mengatakan, restrukturisasi polri ini berdasarkan surat keputusan Kapolri No. Kep 15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Likuidasi Polri Wilayah dan Polri Wilayah jajaran polda. Sebanyak tujuh polwil yang ada di jajaran Polda Jatim dan 3 polres di Surabaya resmi telah dilikuidasidi, organisasi di tubuh polri ini dituntut menjadi kepolisian yang lebih moderen dan mengikuti perkembangan zaman.

“Restrukturisasi birokrasi di tubuh polri merupakan tuntutan perkembangan reformasi dan syarat mutlak untuk menjadi polisi yang baik dalam melayani masyarakat dengan sifat yang lebih responsif, akutanbilitas dan humanis,” ujar Kapolda Jatim sat didampingi Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Pudji Astuti.

Ia menjelaskan saat ini kepercayaan terhadap Polri berada di titik nadir. Publik tengah menyangsikan komitmen Polri dalam penegakan hukum. Akibatnya, prestasi yang dicapai selama ini, seketika terkubur oleh pusaran persoalan yang kini dihadapi Polri.
“Citra, harga diri, dan kehormatan Polri sedang diuji oleh publik, yang cenderung menyangsikan profesionalitas Polri dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam penegakan hukum,” tuturnya.

Ia juga mengatakan Jajaran kepolisian di Jawa Timur telah melaksanakan program unggulan dengan baik seperti pembenahan Sumber daya Manusia (SDM) dengan sasaran aspek yang kultural, sehingga diharapkan SDM ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Selain itu, 21 program Quick Win dapat terlaksana dengan baik, yaitu Samsat, Sim Keliling dan samsat Delivery

Dia mengimbau kepada semua jajarannya untuk meningkatkan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara humanis, tegakkan hukum secara profesional dan adil, serta menjunjung tinggi korps polri.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Pudji Astutik, mengatakan kepada Wartawan BILD Surabaya sebanyak 94 dari 644 kepolisian sub sektor (polsek) yang tersebar di Jawa Timur mendapat tambahan kewenangan dan fungsi. "Polsek yang mendapat tambahan fungsi ini dinamakan Polsek Sub Urban,” ujarnya.

Fungsi yang ditambah, yakni bila sebelumnya di Polsek tidak ada fungsi kehumasan, sekarang ada stuktur kepala seksi humas, atau jika sebelumnya polsek tidak ada fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi saat ini diadakan.

Polsek sub urban ini akan dikepalai oleh polisi berpangkat komisaris polisi. Ini berbeda dengan sebelumnya dimana polsek dikepalai polisis berpangkat ajun komisaris polisi. Pudji mengatakan, sebanyak 31 pos polisi di Jawa Timur akan diubah menjadi kepolisian sub sektor. Dengan adanya sub sektor ini penyebaran kantor kepolisian lebih merata."Pelayanan polisi lebih cepat dan lebih dekat kepada masyarakat.” katanya.

Sebanyak tujuh Kepolisian Wilayah (Polwil) resmi dilikuidasi oleh Polda Jawa Timur. Khusus Polwil Kota Besar Surabaya diubah menjadi Polres Kota Besar Surabaya. Sedangkan tiga Polres di Surabaya, yaitu Polres Surabaya Selatan, Surabaya Timur dan Surabaya Utara dilikuidasi.

Pudji mengatakan tujuan kepada wartawan BILD Surabaya reformasi birokrasi ini bertujuan memotong birokrasi yang panjang. "Jadi Kepala Polres bisa langsung berkordinasi dengan Kepala Polda,”

Wartawan BILD Surabaya kecewa dengan sistem kinerja POLDA JATIM karena KAPOLDA JATIM tidak tegas & tidak menindak tegas atas MARKUS menguasai POLRES.(Bersambung/Ronny)

Ronny Husono Lie 5

Ronny Husono Lie mengatakan di facebook: BARANG BUKTI INI/SEPEDA MONTOR MILIK KORBAN/WITA INI BISA DI BAWA KELUAR/PINJAM PAKAI PADAHAL BARAANG BUKTI TIDAK BISA KELUAR SEBELUM DI PUTUS OLEH HAKIM

Ronny Husono Lie 3

mengatakan di facebook KAPOLDA JATIM MENEMPELKAN SETIKER ANTI MARKUS TAPI KENYATAANNYA HANYA BOHONG BELAKANG SEBAB KAPOLDA JATIM HANYA DIAM SAJA TANPA MENYELIDIKI MARKUS DI TUBUH POLRES GERSIK

Ronny Husono Lie 4

Ronny Husono Lie mengatakan di facebook: KAPOLDA JATIM MENEMPELKAN SETIKER DENGAN TULISAN YAITU PENYUAP & YANG DISUAP DI PIDANAKAN TAPI KENYATAAN TIDAK BEGITU ANGGOTA SATLANTAS POLRES GERSIK TERIMA UANG SUAP ATAS KASUS KECELAKAAN WITA .MEMNGGAL UNTUK MENGGELUARKAN BARANG BUKTI YAITU MOBIL KIJANG & TRUK SERTA MELEPASKAN 2 2 SUPIR (MOBIL KIJANG & TRUK)