Dana Nasabah Raib di ATM & Pemerintah Tidak Tanggung Jawab

BILD BALI & SURABAYA– Pada Tanggal 27 Febuary 2010 Pukul 14:06 WITA/13:06 WIB Kasus pembobolan dana nasabah ini mulai mencuat minggu lalu. Kasus ini terungkap setelah beberapa korban melapor ke polisi mengaku kehilangan dana meski tak pernah menarik dana miliknya

. Wartawan BILD Surabaya mensarankan kepada Masyarakat Indonesia khususnya di JATIM untuk berhati-hati untuk memili Bank,selalu meriksa saldo tabungan anda & selalu menganti PIN serta jangan tanggal lahir anda & keluarga anda,no plat motor /mobil anda & no telepon anda di jadikan no PIN. Karena mafia perbankkan itu bisa ambil uang anda di Tabungan. Serta jangan meremekan & menggandalkan jaminan dari Pemerintah. Karena Pemerintah (Bank Indonesia (BI),Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .& Departemen Keuangan) tidak bertanggung jawab terbukti nasib Nasabah Bank Century,Nasabah Bank Mandiri Surabaya No Rek 1420005537310 & Nasabah Bank Danamon Surabaya No Rek 96953922 Terkatung-katung/tidak pasti.

Bila Mau Aman Untuk Sementara Waktu DEPOSITO karena DEPOSITO susah di bobol dengan system eti/computerisasi. Menutup Dengan tangan Anda bila mau masukan PIN & selalu mengganti PIN setiap 4 hari sekali.

Saya mohon Bank Rakyat Indonesia (BRI) mau merubah system perbankan yang lama.lebih baik menggunakan sidik jari,sidik mata/telingga untuk tambahan system pengamanan perbankkan. Supaya para nasabah BRI tidak was-was/khawatir..(Bersambung/Ronny)

Upacara 17 an Sebagai Wahana Untuk Mempertebal Nasionalisme dan mempertinggi Patriotisme warga TNI AD

BILD Surabaya-Pada Hari Kamis, 18 Februari, 2010 Pukul 11:07 WIB Prajurit dan PNS jajaran Kodam V/Brawijaya melaksanakan upacara 17 an pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2010 bertempat di lapangan upacara Kodam V/Brawijaya secara khidmat, tertib, lancar dan aman.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta, pada amanat tertulisnya yang dibacakan Kepala Staf Kodam V/Brawijaya Brigjen TNI B. Sumarno, selaku Inspektur upacara menegaskan bahwa Upacara 17 an sebagai wahana untuk mempertebal Nasionalisme dan mempertinggi Patriotisme warga TNI AD.

Pada Upacara yang diikuti oleh para prajurit TNI Angkatan Darat dan Pegawai Negeri Sipil jajaran Kodam V/Brawijaya ini, Kasad menjelaskan bahwa kebijakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar TNI AD, masih belum sepenuhnya mencapai sasaran yang diharapkan khususnya dalam pembangunan dan pembentukan satuan-satuan baru, oleh karenanya, salah satu sasaran pembinaan TNI AD pada tahun ini, masih tetap diprioritaskan pada upaya untuk melanjutkan pembangunan dan pembentukan satuan baru yang belum terealisasi, khususnya di daerah rawan dan perbatasan. Diharapkan pada unsur pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan dan program, agar mengawasi dan mengendalikan dengan benar serta sejak awal harus langsung terlibat dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian, hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan sistem manajemen pengawasan dan mencegah terjadinya penyimpangan serta diharapkan pada tahun 2010 Angkatan Darat dapat memperoleh penilaian yang lebih baik lagi dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.

Terkait dengan masalah kesejahteraan TNI AD mengakui masih belum optimal memberikan kesejahteraan bagi wargannya, terutama dalam penyediaan rumah dinas bagi prajurit dan keluarganya, karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan oleh negara. TNI AD terus berupaya melakukan langkah-langkah pembenahan secara bertahap, di antarannya melalui program pembangunan Rusunawa, membangun atau memperbaiki asrama prajurit serta menertibkan penggunaan rumah dinas yang ditempati oleh orang yang bukan haknya dan digunakan untuk tempat-tempat usaha atau lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bila saat ini ramai dipubliksaikan di berbagai media tentang penggusuran rumah dinas TNI AD adalah merupakan bagian dari penertiban dalam upaya memenuhi kebutuhan akan rumah dinas bagi prajurit yang masih berdinas aktif, karena saat ini sebagian besar prajurit yang masih dinas aktif terpaksa harus tinggal diluar rumah dinas yang seharusnya menjadi haknya. Tidak benar bila ada anggapan yang mengatakan bahwa TNI melupakan jasa para purnawirawannya, ada aturan yang harus dipatuhi bahwa perumahan negara adalah aset negara yang tidak dapat dimiliki secara pribadi.(Ronny & Tia)

Wartawan Mengadu Dianiaya Polisi

BILD Jakarta-Pada Hari Selasa, 23 Februari 2010 Pukul 16:22WIB Bayu Kurnia, seorang wartawan Tabloid di daerah Lubuk Begalung, Sumatera Barat, Selasa (23/2) siang mengadukan Kapolsek Lubuk Begalung dan 13 orang bawahannya ke Mabes Polri, dengan tuduhan melakukan penganiayaan selama melakukan pemeriksaan terhadap dirinya yang disangka mencuri.

Bayu mengaku mengalami berbagai penganiayaan fisik selama pemeriksaan termasuk empat kuku jari dan tangannya yang dicabut. Ia ditahan selama 6 bulan dan sempat tidak diberi makan serta disuruh minum air seninya sendiri. Akibat penganiayaan itu Bayu kini menderita cacat fisik. Bayu juga merasa ada rekayasa dalam kasus pencurian laptop dan brankas uang yang dituduhkan pada dirinya Juli 2009 lalu.

Didampingi kuasa hukumnya, Bayu kemudian diterima Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol. Oegroseno, yang mengaku marah dan kecewa karena masih ada anggota polisi yang melakukan pelanggaran HAM.
"..kita hanya melapor ke Mabes Polri bukan ke Polda Sumatra Barat...," ujar Yulius Irwansyah, kuasa hukum Bayu Kurnia.

Selain melapor, Bayu juga menyerahkan hasil visum dari dokter Mun'im Idris yang menemukan banyak luka parut pada pinggang bekas penganiayaan dengan benda tumpul. Kadiv Propam berjanji akan memeriksa dan menindak oknum polisi yang bersalah (Muller)

Tim 9 Pansus Century Bertemu Wiranto

BILD JAKARTA-Pada Tanggal Minggu, 21 Februari 2010 Pukul 15:11 WIB Tim Sembilan yang merupakan inisiator Panitia Angket Kasus Bank Century DPR RI menemui Ketua Umum DPP Partai Hanura di kantor pusat partai tersebut di Jakarta, Minggu (21/2).

Anggota Tim Sembilan dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan, kunjungan Tim Sembilan kepada Ketua Umum DPP Partai Hanura untuk menjelaskan, perkembangan kerja Panitia Angket Kasus Bank Century dan meminta pimpinan tujuh parpol untuk tetap konsisten menyikapi kasus Bank Century seperti pada pandangan awlnya. "Kami akan berkunjung kepada pimpinan tujuh parpol untuk meminta dukungan agar tetap bersikap konsisten dan kunjungan pada sejumlah tokoh masyarakat untuk meminta dukungan moralnya," kata Bambang Soesatyo.

Dikatakannya, pertemuan Tim Sembilan dengan pimpinan tujuh parpol menjadi agenda yang sangat penting. Ini karena, penyikapan kasus Century saat ini tidak hanya pada anggota panitia angket tapi telah memasuki ranah pimpinan parpol.

Pertemuan dengan pimpinan tujuh parpol, kata dia, sangat penting guna mencegah adanya transaksi politik antarparpol yang berusaha membelokkan kesimpulan akhir panitia angket. "Kita harapkan tidak ada transaksi politik karena ini adalah soal kebenaran," kata Bambang.

Ketujuh pimpinan Parpol yang akan ditemui Tim Sembilan adalah Partai Hanura, Partai Gerindra, PDI Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut Bambang, ketujuh parpol tersebut telah menyampaikan pandangan awal yang sama yakni menemukan adanya pelanggaran pada kasus Bank Centutry.

Sedangkan dua parpol lainnya, yakni Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pandangan awalnya, tidak menemukan adanya pelanggaran pad Bank Century karena telah sesuai aturan. Selain akan bertemu tujuh pimpinan Partai, kata dia, Tim Sembilan juga akan bertemu sejumlah tokoh masyarakat.

Sebelumnya, Tim Sembilan telah bertemu Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, di Jakarta, Jumat (19/2). Tim Sembilan juga akan bertemu Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais dan mantan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh. Anggota Tim Sembilan, yakni Maruarar Sirait (PDIP), Andi Rahmat (PKS), Bambang Soesatyo (Golkar), Ahmad Muzani (Gerindra), Akbar Faizal (Hanura), Romahurmuziy (PPP), Chandra Wijaya (PAN), Mukhammad Misbakhun (PKS) dan Lily Wahid (PKB) (Muller)

Bongkar Kasus Century, PDIP dan Golkar Tolak Diintervensi

BILD JAKARTA- Pada Tanggal Kamis, 18 Februari 2010 Pukul 11:45 WIB
Seluruh anggota Pansus Hak Angket Kasus Bank Century dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar menolak segala macam bentuk intervensi, ancaman maupun tekanan oleh siapa pun, atasnama apa pun terkait upaya membongkar selugas-lugasnya kasus Bank Century. "Fraksi kami akan mengungkap semua fakta dan data yang ditemukan secara benar dan terbuka, tidak bisa diintervensi," kata salah satu anggota pansus dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Azis Syamsuddin di Jakarta, Kamis (18/2).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini belum mau merinci fakta dan data terkait penyimpangan kebijakan dana talangan (bailout) Bank Century senilai Rp6,7 triliun. Serta, berbagai dugaan tindak pidana sehubungan penggelontoran uang tersebut serta ditemukannya banyak aliran uang tunai ke nasabah fiktif di sejumlah daerah. "Sabar, minggu depan semua akan terbuka," tegasnya.

Sementara itu, Gayus Lumbuun dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, fraksinya tidak akan tunduk kepada segala macam kesepakatan apa pun dan dengan siapa pun. "Ini kejahatan sistemik di bidang keuangan negara dan perbankan nasional yang perlu dibongkar," tandas politisi yang dipercayakan sebagai Wakil Ketua Pansus Hak Angket Kasus Century ini.

Ia mencoba merinci, sejak laporan awal dan sampai dengan rekomendasi akhir, Fraksi PDI Perjuangan tetap melihat adanya tiga unsur tindak korupsi (Tipikor) pada kasus ini. "Itu terungkap dengan adanya temuan-temuan fakta dan data selama proses pemeriksaan oleh Pansus, yaitu adanya kebijakan yang melanggar peraturan perundang-undangan nasional baik oleh Bank Indonesia (BI), KKSK, KK dan LPS sebagai penyelenggara (kebijakan) negara. Jadi otomatis terungkap adanya keuangan negara yang dirugikan," ujarnya.

Gayus mengutip hasil investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menilai, uang LPS (digunakan sebagai talangan togal Rp6,7 triliun) berasal dari negara. "Jadi, itu uang negara dan ada yang menikmati secara melawan hukum. Terkait itu, si Robert Tantular (pemilik Bank Century) telah dihukum penjara empat tahun di Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Tinggi malah menjadi lima tahun. Ini masih akan bertambah lagi oleh temuan-temuan pansus, termasuk sejumlah orang berkategori DPO (daftar pencarian orang)," ujarnya.

Dengan demikian, menurut Gayus Lumbuun, unsur Tipikor dalam `megaskandal` ini terpenuhi. (Muller)

KENAPA SRI MULYANI TIDAK BERANI MENGHADAPI PARA NASABAH BANK CENTURY?

BILD SURABAYA-Pada Hari Minggu, 21 Februari 2010 Pukul 12:12 WIB Wartawan BILD SURABYA Menonton Berita di TV ONE tentang Masyarakat Mendukung Sri Mulyani

Ini berita selengkapnya yang ber judul "Dihajar" Kanan Kiri, Dukungan ke Sri Mulyani Mengalir

Jakarta, (tvOne)-Menjelang pandangan akhir Fraksi DPR terkait angket Century, dukungan pun mengalir ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Salah satunya dari komunitas facebookers.

Komunitas yang menamakan diri 'Kami Percaya Integritas Sri Mulyani Indrawati (KPI SMI)' menyatakan dukungannya kepada mantan Ketua Stabilitas Sektor Keuangan ini. "Ibu Sri Mulyani, you are not alone," kata Rory, Koordinator Divisi Organisasi dan Hukum KPI SMI dalam jumpa pers, Minggu (21/2).

KPI SMI menilai, bahwa berbagai tuduhan yang dilontarkan kepada Sri Mulyani dan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dalam proses bailout tidak terbukti. "Tidak ada bukti sama sekali bahwa proses pengambilan cacat hukum," kata Rori.

Komunitas jejaring sosial ini juga menolak keras upaya kriminalisasi terhadap Sri Mulyani dan Boediono yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden. Mereka menilai penyelamatan Bank Century pada November 2008 lalu adalah tindakan yang benar dan memang diperlukan saat itu. Mereka juga menilai bahwa penyelamatan Bank Century merupakan pilihan terbaik. "Kerugian negara dapat diselamatkan," kata Rory.

Salah satu anggota grup, Lutfi menilai, orang-orang yang menuduh Sri Mulyani dan Boediono bersalah adalah politisi. "Bukan orang hukum," kata dia.

Nasib kasus Century di jalur politik akan ditentukan pada 2 Maret mendatang. Saat itu, Panitia Khusus Hak Angket Century akan memberikan rekomendasi terkait kasus ini. (VIVAnews)

Menurut Wartawan BILD Surabaya masyarakat sudah salah pilih karena Menteri Keuangan ibu Sri Maulyani takut menghadapi para Nasabah Bank Century sebbab Menteri Keuangan ibu Sri Maulyani merasa bersalah kepada Para Nasabah Bank Century. (Bersambung/Ronny)

KASUS CENTURY 1 “ICW: Penanganan Century Berjalan Lambat “

BILD JAKARTA-Pada Hari Rabu, 06 Januari 2010 Pukul 09:21 WIB Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penananganan kasus kejahatan perbankan, terutama perkara Century, yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan berjalan lamban. Proses hukum yang ditangani Kejaksaan dan Kepolisian berjalan tidak beriringan.

"Dalam perkara Century tidak boleh ada satu orang pun yang dianggap pasti bersih dan tidak bersalah," tegas Febridiansyah, peneliti hukum ICW, Rabu (6/1). Febri menilai penyalahgunaan kewenangan di balik kebijakan bailout Bank Century dengan konsekuensi pengucuran Keuangan Negara melalui LPS senilai Rp. 6,7 triliun tetaplah harus menjadi dasar pengusutan lebih jauh.

Dengan begitu, sejumlah penyelenggara Negara, baik di Bank Indonesia, KSSK, LPS, dan Bapepam, termasuk para bankir dan deposan di Bank Century haruslah tidak diberikan proteksi politik ataupun keistimewaan. previlage. "Para otoritas politik dan berbagai pihak sudah mulai menunjukkan sinyal akan melindungi pihak-pihak tertentu,"tandasnya.

Dalam perkara ini, KPK mestinya meyakini bahwa pelanggaran hukum, perampokan uang negara tidak mungkin dilakukan secara asal-asalan dan tanpa perencanaan yang matang. "Kadang korupsi atau sebuah kejahatan dibungkus oleh kebijakan, regulasi atau aturan hukum sehingga ia terlihat benar," tegas Febri.
Epung Saepudin